MATERI

Dasar-Dasar Perundang-Undangan

HUKUM SEBAGAI SISTEM NORMA YANG DINAMIK

•        DILIHAT DARI SEGI BERLAKUNYA ATAU PEMBENTUKANNYA

•        HUKUM ADLH TERMASUK DLM SISTEM NORMA YANG DINAMIK (HANS KELSEN)

•        OLEH KARENA ITU, HUKUM SELALU DIBENTUK DAN DIHAPUS OLEH LEMBAGA-LEMBAGA ATAU OTORITAS-OTORITAS YG BERWENANG MEMBENTUK ATAU MENGHAPUSNYA

               

PENJELASA

•       HUKUM ITU ADALAH SAH (VALID) APABILA DIBUAT OLEH LEMBAGA ATAU OTORITAS YG BERWENANG MEMBENTUKNYA SERTA BERSUMBER DAN BERDASAR PADA NORMA YG LEBIH TINGGI, SEHINGGA  DALAM HAL INI NORMA YG LEBIH RENDAH (INFERIOR) DAPAT DIBENTUK OLEH NORMA YG LEBIH TINGGI (SUPERIOR) DAN HUKUM ITU BERJENJANG-JENJANG DAN BERLAPI-LAPIS MEMBENTUK SUATU HIERARKHI.

DINAMIKA NORMA HUKUM

•       DINAMIKA NORMA HUKUM YG VERTIKAL

•       DINAMIKA NORMA HUKUM YG HORISONTAL

DINAMIKA NORMA HUKUM YG VERTIKAL

•       DNUV ADALAH DINAMIKA YG BERJENJANG DARI ATAS KE BAWAH, ATAU DARI BAWAH KE ATAS

•       DLM DINAMIKA VERTIKAL INI SUATU NORMA HUKUM ITU BERLAKU, BERSUMBER DAN BERDASAR PD NORMA HUKUM DI ATASNYA

•       NORMA HUKUM YANG ADA DI ATASNYA BERLAKU DAN BERSUMBER DAN BERDASAR PADA NORMA HUKUM YANG DIATASNYA

LANJUTAN

•       DEMIKIAN SETERUSNYA SAMPAI PADA SUATU NORMA HUKUM YG MENJADI DASAR  DARI SEMUA NORMA HUKUM YG DI BAWAHNYA

•       Demikian juga, dlm hal dinamika dari atas ke bawah , maka norma dasar itu selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari hukum di bawahnya

•       Norma hukum dibawahnya selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum yang di bawahnya lagi dan demikian seterusnya sampai ke bawah.

LANJUTAN

•       DINAMIKAN YG VERTIKAL DPT DILIHAT DALAM TATA SUSUNAN NORMA HUKUM YG ADA DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

•       SECARA BERUNTUN MULAI DARI PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR  NEGARA YG MERUPAKAN SUMBER DARI DASAR BAGI TERBENTUKNYA NORMA-NORMA HUKUM DLM BATANG TUBUH UUD 1945

LANJUTAN

•       DEMIKIAN PULA NORMA-NORMA HUKUM YG BERADA DLM BATANG TUBUH UUD 1945 MENJADI SUMBER DAN DASAR  BAGI TERBENTUKNYA NORMA-NORMA HUKUM DALAM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

•       DAN NORMA-NORMA YG ADA DLM KETETAPAN MPR MENJADI SUMBER DAN DASAR  BAGI PEMBENTUKAN NORMA-NORMA DLM UNDANG-UNDANG, DEMIKIAN SETERUSNYA KE BAWAH.

DINAMIKA NORMA HUKUM YG HORISONTAL

•       DNHH ADALAH DINAMIKA YG BERGERAKNYA TDK KE ATAS ATAU KE BAWAH, TETAPI KE SAMPING

•       DNHH INI TDK MEMBENTUK SUATU NORMA HUKUM YG BARU, TTPI NORMA ITU BERGERAK KESAMPING KARENA ADANYA SUATU ANALOGI YAITU PENARIKAN SUATU NORMA HUKUM UTK KEJADIAN –KEJADIAN LAINNYA YG DIANGGAP SERUPA

•       CONTOH…….

LANJUT CONTOH

•       Di dalam peraturan disebutkan bahw yg dimaksud dengan pencurian adalah apabila seorang mengambil barang orang lain utk dipakai atau dimiliki dgn cara melawan hukum

•       Pada saat ini pengertian “barang” dalam ketentuan tsb di atas bukan saja dimaksudkan dengan “benda” yg dpt diambil, tetapi pengertian “barang” tsb disamakan juga utk aliran listrik, sehingga mereka yg mengambil “aliran listrik” utk dipakai  atau dimiliki dengan melawan hukum diberi sanksi seperti pada kasus pencurian biasa

CONTOH LAIN

•       Dalam kasusu pemerkosaan …seorang hakim telah mengadakan suatu penarikan secara analogi dari ketentuan tentang “perusakan barang” sehingga terhadap suatu “perkosaan” selain dikenakan sanksi pidana dpt juga diberikan sanksi pembayaran ganti rugi.

PERSAMAAN NORMA HUKUM DAN NORMA LAINNYA (moral, adat, agama)

•       Merupakan pedoman bagaimana seseorang harus bertindak/bertingkah laku

•       Berlaku, bersumber dan berdasar  pada suatu norma yg lebih tinggi

•       Norma yg lebih tinggi, bersumber dan berdasar pada yg lebih tinggi lagi

•       Demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar yg disebut dgn Grundnorm

•       Norma-norma hukum dan norma lainnya itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta membentuk suatu hierarkhi.

PERBEDAAN NORMA HUKUM DAN NORMA LAINNYA

•       Norma hukum bersifat heteronon, artinya bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri seseorang. Contoh. Kewajiabn membayar pajak. Norma lainnya (moral, adat, agama) bersifcat otonom, dalam arti bahwa norma itu datangnya dari dalam diri seseorang. Contoh. Apabila seseorang akan menghormati orang tua atau seseorang akan berdoa, maka hal ini dilakukan karena kehendak dan keyakinan seseorang tsb, tdk dapat dipaksakan dari luar

•       Norma hukum dpt dilekati dgn sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara pisik, sedangkan norma lainnya (moral, adat, agama) tdk dapat dilekati oleh sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara pisik. Contoh. Menghilangkan nyawa dipidana, ttpi kalau melanggar norma lain tdk dpt dituntut dan tdk dpt dipidana

•       DLM NORMA HUKUM SANKSI PIDANA ATAU SANKSI PEMAKSA DILAKSANAKAN OLEH APARAT NEGARA (POLISI, JAKSA, HAKIM). SEDANGKAN TERHADAP PELANGGARAN NORMA-NORMA LAINNYA SANKSI DATANGNYA DARI DIRI SENDIRI, MISALNYA ADANYA PERASAAN BERSALAH, PERASAAN BERDOSA, DIKUCILKAN MASYARAKAT

FUNGSI ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

•       Dlm pembentukan norma hukum

•       Pembentukan Hukum Nasional

PEMBENTUKAN NORMA HUKUM

•       Apakah Norma Itu?

•       Norma berasal dari latin, kaidah bahasa Arab yg dalam bahasa Indonesia disebut Pedoman atau aturan.

•       Norma mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yg menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk suatu susdut atau garis yang dikehendaki

•       Dalam perkembangannya, norma diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang  dlm bertingkah laku dalam masyarakat,  jadi inti suatu norma adalah aturan yang harus dipatuhi

•       Kaidah  merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perikelakuan atau sikap tindak.

•       Norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang,--suatu norma baru dijumpai pergaulan hidup manusia.

JENIS-JENIS NORMA

•       Norama suruhan/perintah

•       Norma larangan

•       Norma kewennagan

•       Norma tngkah laku

•       Norma kobelahan

BENTUK NORMA HUKUM

•       Tertulis

•       Tidak Tertulis

MACAM-MACAM NORMA

•       Norma adat

•       Norma Agama

•       Norma Moral

•       Norma hukum negara

SISTEM NORMA (Hans kelsen)

•       Sistem Norma yg statik (nomostatics)

•       Sistem Norma yg dinamis (nomodynamics)

PENJELASAN

•       Sistem Norma yng statik  adalah sistem yg melihat  pada isi norma: umum-----ditarik ----menjadi norma khusus atau sebaliknya. Dari umum dirinci menjadi norma-norma yg khusus.

•       Contoh: “hendak engkau menghormati orang tua”----ditarik, dirinci menjadi norma khusus “kewajiban membantu orang tua kalau ia dalam kesusahan” atau kewajiban merawatnya kalau orang tua itu sedang sakit.

•       Hendaknya engkau menjalankan perintah Agama---ditarik, dirinci “Keawajiban menjalankan Sholat lima waktu”

PENJELASAN

•       Sistem norma yg dinamik adalah sistem norma yg melihat pada berlakunaya suatu norma atau dari cara pembentukannya.

•       Menurut Hans Kelsen norma itu berjenjang-jenjang  dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, norma yg di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yg lebih tinggi, norma yg lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yg lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya cegressus ini berhenti pada suatu norma yg tertinggi yg disebut dgn norma dasar (Grundnorm) yg tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya.

PENJELASAN

•       Norma Dasar (Grundnorm, basic norm) atau fundamental norm merupakan norma yg tertinggi yg berlakunya tdk bersumber dan tidak berdasar pada norma yg lebih tinggi lagi, tetapi berlakunya secara “presupposed” yaitu ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat

Obyek Penelitian Hukum

n  Hukum sebagai ilmu

n  Hukum sebagai aturan

n  Hukum sebagai ilmu perilaku masyarakat

Hukum Sebagai Ilmu

n  Konsep hukum sbg asas moral atau keadilan yang melahirkan cabang filosofis.

Hukum sebagai aturan (kaedah hukum)

n  Inventarisasi secara menyeluruh dr peraturan hukum positif yg berlaku dlm masyarakat

n  Menemukan asas-asas umum

n  Identifikasi aturan-aturan hukum yang tidak tertulis

Hukum sebagai perilaku masyarakat

n  Melakukan pengkajian aspek-aspek sosial dari hukum

n  Efektifitas hukum

Macam-Macam Penelitian

1.       Dari sudut sifat, penelitian dibagi menjadi 3 yaitu :

a.       Penelitian ekploratoris (explorative research)

b.      Penelitian deskriptif (descriptive research)

c.       Penelitian ekplanatoris (explanatory research)

2. Dari sudut bentuk, penelitian dibagi menjadi 3 yaitu :

a.       Penelitian diagnostik

b.      Penelitian preskriptif

c.       Penelitian evaluatif

3. Dari sudut penerapan, penelitian dibagi menjadi 3 yaitu :

a.       Penelitian murni (pure research)

b.      Penelitian terapan (applied research)

c.       Fokus masalah

4. Dari sudut tujuan, penelitian dibagi menjadi 3 yaitu :

a.       Fact finding

b.      Problem finding

c.       Problem identifaction

5. Dari sudut disiplin ilmu yang diteliti, penelitian dibagi 3 :

a.       Penelitian mono disipliner

b.      Penelitian multi disipliner

1.         a. Penelitian Eksploratoris

Penelitian eksploratoris adalah suatu penelitian yang

Dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan,

Dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.

Penelitian ini tidak didahului teori-teori yang sudah ada.

2. Penelitian deskriptif

                Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk

Melukiskan tentang hal didaerah dan saat tertentu.

Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data

Awal ttg permasalahannya. Dan peneliti sudah sering

Menggunakan teori atau hipotesa.

Contoh :

Masalah kesadaran hukum pengendara sepeda motor

Terhadap peraturan lalu lintas di sidoarjo.

c. Penelitian eksplanatoris

Merupakan suatu penelitian untuk menerangkan, memperkuat

Atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa

Serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada.

Contoh ; Pengaruh keharmonisan rumah tangga terhadap

Kenakalan remaja.

2. a. Penelitian Diagnostik

Adalah suatu penelitian guna mendapatkan dan menganalisa

Data tentang sebab timbulnya suatu masalah.

Contoh ; Masalah meningkatnya pornografi di Indonesia

b. Penelitian preskriptif

Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau

Merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/ fakta yg ada.

Contoh ; kedudukan hakim arbitrase dalam proses peradilan

Arbitrase menurut UU No. 30 tahun 1999.

c. Penelitian Evaluatif

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai, baik untuk

Melalui pengujian maupun melalui analisis mengenai

Hubungan antara variabel-variabel.

Contoh ; Efektifitas PP No.30 tahun 1980 terhadap

Peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. a. Penelitian Fact Finding

Suatu penelitian untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-

Gejala yang belum ada. Penelitian ini hampir sama dengan

Penelitian eksplanatoris.

b. Penelitian Problem Finding

Penelitian ini lebih bersifat deskrptif. Permasalahan –

Permasalahan yang ada sebelumnya telah diketahui dan

Diinvetarisasi fakta-faktanya.

c. Penelitian Problem Identification

Penelitian yang bertujuan menginvetarisasi dan kemudian

Mengklasifikasi  masalah-masalah yang ada. Masalah-

Masalah tersebut diklasifikasi menjadi masalah-maslah

Pokok dan bukan pokok kemdian dicari jalan keluarnya.

4. a. Penelitian Murni (Pure Research)

Penelitian murni lebih ditujukan pada hal-hal untuk

Pengembangan ilmu pengetahuan stsu teori saja. Misalnya

Penelitian dalam rangka pembuatan skripsi atau makalah.

b. Penelitian Terapan (Applied Research)

Penelitian yang tujuan utamanya adalah langsung dapat

Diterapkan dan dimanfaatkan. Penelitian ini biasanya

Dilakukan oleh departemen atau instansi pemerintah baik

Dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan unirsitas.

Contoh : masalah disiplin pegawai negeri.

c. Penelitian Fokus Masalah

Penelitian fokus maslah ditujukan terhadap masalah-masalah

Yang sedang ramai dibicarakan masyarakat.

Contoh ; penelitian tentang masalah meningkatnya Curas di

Kota surabaya.

5. a. Penelitian Monodisipliner

Jenis penelitian yang sifatnya hanya menitikberatkan pada

Satu bidang disiplin ilmu saja. Penelitian hukum dapat

Ditunjang dengan ilmu bantu yang lain.

b. Penelitian Multidisipliner

Penelitian ini menitik beratkan pada penggunaan atau

Perpaduan dari beberapa ilmu pengetahuan yang ada.

Disesuaikan dengan topik, sifat dan tujuan dari penelitian

Yang dilakukan.

Tipologi Penelitian Hukum

Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum dapat dibagi :

1.      Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari :

•         Penelitian terhadap azas-azas hukum

•         Penlitian terhadap sistimatika hukum

•         Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

•         Penelitian sejarah hukum

•         Penelitian perbandingan hukum

2. Penelitian hukum sosiologis, yang terdiri dari :

•          Penelitian terhadap identifikasi hukum

•          Penelitian terhadap efektifitas hukum

Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto, membagi penelitian

Hukum dalam :

1.      Penelitian hukum doktrinal, yang terdiri dari :

a.      Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif

b.      Penelitian yang berupa usaha penemuan asas / doktrin

c.       Penelitian yang berupa penemuan hukum in concreto

2. Penelitian Hukum Non Doktrinal

Penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan

Teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses

Bekerjanya hukum didalam masyarakat. Tipologi penelitian

Ini sering disebut dengan sosio legal research.

Menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum

Dibagi menjadi 3 yaitu :

1.       Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yg dikonsepkan Sebagai norma atau kaedah yg berlaku d dalam masyarakat. Norma hukum yang berlaku itu berupa hukum positif bentukan Lembaga perundangan-undangan, kodifikasi, UU, PP dan, Norma hkm bentukan lembaga peradilan, serta norma hukum Buatan pihak-pihak berkepentingan (kontrak, dokumen hkm, Laporan hkm, catatan hukum, RUU). Penelitian hukum normatif tdk mengkaji pelaksanaan Implementasi hukum. Penelitian hukum hanya  menelaah Data sekunder.

2. Penelitian Hukum Normatif Empiris

Penelitian hukum normatif empiris (terapan) mengkaji  Pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif  Dan kontrak secara faktual pd setiap peristiwa hukum terTentu. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan Apakah hasil penerapan pd peristiwa hukum in concreto Itu sesuai atau tidak dgn ketentuan UU atau kontrak. Penelitian hukum normatif empiris ini terdapat 2 tahap. Tahap I kajian mengenai hukum normatif (UU/Kontrak) Tahap II kajian mengenai hukum empiris berupa terapan

(implementasi) peristiwa hukum tersebut. Sehingga penelitian ini membutuhkan data sekunder dan

Data primer.

3. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkn Sbg perilaku nyata, sng gejala sosial yg sifatnya tertulis, yg Dialami setiap org dlm hub.hidup bermasyarakat. Oleh krn itu penelitian hukum empiris dsebut jg dgn Penelitian hukum sosiologis. penelitian ini menggali pola Prilaku yang hidup dlm masyarakat sbg gejala yuridis.